Hariantangsel.com|Jakarta-Saldi Isra wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK karena memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan syarat batas usia capres-cawapres.


Putusan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan itu diwarnai dissenting opinion oleh 4 hakim konstitusi, salah satunya Saldi.

Also Read Jokowi Sahkan Secara Resmi Proyek Bernilai Triliunan di IKN.


“Saya melaporkan Prof Saldi Isra. Inti pelaporan karena bentuk dissenting opinion-nya tidak sesuai dengan hukum acara, dan tidak menelisik pada pokok perkara, penyampaian beliau cenderung menodai dan menjatuhkan harkat martabat MK RI. Penyampaian tersebut melanggar kode etik Hakim Konstitusi. Lebih tepatnya, berpotensi pada ketidakprofesionalannya hakim lain dan tendensius seolah ada permainan atas hakim lain tersebut,”ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP Arun) Jumat (20/10).


Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria D telah mengonfirmasi laporan yang disampaikan oleh DPP Arun tersebut.
"Dari DPP Arun ( Advokasi rakyat untuk nusantara) mengirim surat ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi," kata Mutia.
Selain itu, Mutia mengatakan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia dan Komunitas Advokat Lintas Nusantara (LINTAS) juga mengirim surat ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Namun, dia belum dapat mengetahui isi surat laporan tersebut.


Putusan 90 itu berkaitan dengan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat usia minimal capres-cawapres. MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Saldi menyampaikan sejumlah hal dalam dissenting opinion-nya. Salah satunya, Saldi mengaku bingung dengan putusan 90 tersebut.

Also Read SPBU Yang Nakal Wajib Diberikan Sanksi Tegas Karena Dapat Sebabkan Kerugian Bagi Para Konsumen


"Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini," jelas Saldi saat menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam sidang putusan di Gedung MKRI, Jakarta, Senin (16/10).
Saldi mengaku baru pertama kali mengalami pengalaman aneh semenjak duduk sebagai hakim konstitusi pada 11 April 2017 lalu.


"Baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," ungkap Saldi.

Also Read Jokowi Harap Logistik Semakin Lancar Dengan Alokasi Dana Rp 211 Miliar Untuk Perbaiki Infrastruktur Jalan Di NTB


Saldi sempat menyinggung Putusan MK terkait gugatan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Dia mengatakan mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya atau open legal policy.


Saldi mengatakan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas minimal usia capres-cawapres di MK. Adapun Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 termasuk perkara gelombang pertama. Dia mengatakan hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR, keterangan pihak terkait, ahli pemohon, dan juga ahli pihak terkait.

Also Read Calon Legislatif di Jawa Timur Jual Ginjal Sebagai Modal Kampanye Dapat Dihukum Penjara Selama 7 tahun?